Duel Manchester City vs PSG di Etihad Stadium pada Rabu menjadi pengingat bahwa dalam urusan sanksi FFP, Manchester City dan PSG pernah berdiri di titik yang sama sebelum akhirnya mengambil arah yang berbeda. Keduanya memang masih bertemu di panggung Liga Champions, tetapi posisi mereka di mata otoritas sepak bola Eropa kini jauh dari sejajar. Laga itu berlangsung hanya beberapa pekan setelah Liga Primer Inggris menjatuhkan vonis bersalah kepada Manchester City.

Kunjungan PSG ke Manchester terasa istimewa karena Nasser al-Khelaifi termasuk pihak yang tidak senang dengan waktu pengumuman vonis tersebut, sekitar dua pekan lalu. Ia menilai pengumuman itu menyerobot atensi dari agenda lain yang sedang ia jalankan. Karena itu, pertemuan di Etihad bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan panggung bagi dua klub yang punya riwayat panjang berurusan dengan aturan keuangan.

Awal Mula di Bawah Aturan Financial Fair Play

Kedua klub tidak hanya terhubung oleh kepemilikan negara Teluk. Manchester City dan PSG termasuk yang pertama terbukti melanggar aturan financial fair play UEFA pada 2014. Besaran pelanggaran mereka bahkan membuat pelanggar-pelanggar berikutnya tampak kecil jika dibandingkan.

Penyelidik UEFA menemukan bahwa antara 2011 dan 2013, saat batas kerugian maksimum klub peserta kompetisi Eropa berada di angka €45 juta (sekitar £38 juta), PSG mencatat defisit €218 juta dan City €188 juta. Alih-alih menghadapi tuntutan, keduanya memilih menyelesaikan perkara lewat perjanjian penyelesaian. Berikut angka-angka kuncinya:

• Batas kerugian maksimum klub peserta kompetisi Eropa periode 2011-2013: €45 juta (sekitar £38 juta)
• Defisit PSG: €218 juta
• Defisit Manchester City: €188 juta
• Denda awal: €20 juta per klub, ditambah kewajiban €40 juta bila melanggar ketentuan kesepakatan

Jika ditinjau kembali, syarat penyelesaian itu terasa sangat ringan. Sanksinya terbatas pada denda finansial €20 juta untuk masing-masing klub, plus pembatasan belanja yang lebih berat pada musim-musim setelahnya. Keduanya juga wajib membayar tambahan €40 juta apabila melanggar isi perjanjian. Dibandingkan defisit ratusan juta euro yang tercatat, nilai denda tersebut jelas jauh lebih kecil.

Deretan Vonis: Dari Larangan UEFA sampai Komisi Independen

Pada April 2017, UEFA menyatakan kedua klub telah “memenuhi seluruh persyaratan” dalam perjanjian penyelesaian mereka. Namun apakah City benar-benar mematuhi batas belanja itu tetap menjadi perdebatan sampai hari ini. Pernyataan tersebut menutup babak pertama perselisihan, tetapi tidak benar-benar menghapus keraguan soal bagaimana aturan dijalankan.

Pada 2020, setelah penyelidikan kamar penyelidik UEFA, City dijatuhi larangan tampil dua tahun di Liga Champions karena “melebih-lebihkan pendapatan sponsor” antara 2012 dan 2016. Hukuman itu kemudian dibatalkan setelah banding ke Court of Arbitration for Sport, yang menyimpulkan bahwa “sebagian besar dugaan pelanggaran tidak terbukti atau sudah kedaluwarsa”. Bagi UEFA, pembatalan ini menjadi pukulan karena hukuman terberat yang mereka jatuhkan akhirnya gugur.

Bulan lalu, Liga Primer mengumumkan bahwa komisi independen yang dibentuk untuk memeriksa lebih dari 100 dakwaan terhadap City menemukan klub itu “secara signifikan melanggar” batas belanja UEFA pada musim 2009-10 hingga 2017-18. Komisi tersebut juga menyatakan City “menyampaikan laporan keuangan yang salah dan menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya”. City telah mengajukan banding atas putusan komisi itu.

PSG pun tidak lepas dari persoalan serupa. Klub yang dipimpin al-Khelaifi sejak 2011 itu didenda tambahan €10 juta oleh UEFA pada 2022 karena tidak mematuhi aturan keuangan sejak 2018, dengan €50 juta lainnya ditangguhkan. Artinya, isu kepatuhan aturan keuangan bukan hanya milik City.

Imbasnya: Agenda Terserobot dan Sikap yang Berubah

Sebagian kekesalan al-Khelaifi bulan lalu bersumber dari pengumuman putusan inti komisi independen soal City yang menutupi general assembly European Football Clubs di Kopenhagen, termasuk pidato utamanya. Dalam forum itu, CEO City Ferran Soriano duduk di barisan depan sebelum bergegas menghindari kamera televisi. Detail tersebut memperlihatkan betapa sensitif isu ini bagi kedua klub.

Dalam pidatonya sebagai ketua EFC, al-Khelaifi memaparkan rencana menjadikan organisasi itu berskala global dan melontarkan sindiran kepada presiden FIFA, Gianni Infantino, soal pentingnya tata kelola yang baik. Sikap itu jauh berbeda dari posisinya terhadap Infantino satu dekade sebelumnya. Perubahan nada tersebut menarik karena keduanya pernah berada di pusat kesepakatan yang menguntungkan City dan PSG.

Bayang-bayang Kesepakatan 2014

Investigasi media Jerman, Der Spiegel, pada 2018 mengklaim bahwa Infantino, yang saat itu menjabat sekretaris jenderal UEFA, berperan penting dalam memastikan PSG dan City lolos dari sanksi yang lebih berat pada 2014. Laporan itu menyebut ia bertemu pejabat kedua klub untuk “perundingan rahasia, bahkan memasok mereka bahan-bahan konfidensial”. Materi tersebut berisi usulan “kompromi yang ia tidak berwenang mengajukannya”. Klaim inilah yang membuat penyelesaian 2014 terus dipersoalkan hingga sekarang.

Der Spiegel juga mempublikasikan email Infantino kepada ketua City, Khaldoon al-Mubarak, yang dikirim pada 2 Mei 2014, berisi garis besar usulan perjanjian penyelesaian. “Anda akan melihat bahwa kadang saya memilih diksi yang ‘terlihat’ lebih ‘tegas’,” tulis Infantino. “Mohon baca dokumen ini dengan semangat itu.”

Kesepakatan dengan kedua klub akhirnya disetujui pada bulan yang sama, tetapi tidak sebelum kepala kamar penyelidik UEFA, Brian Quinn, mengundurkan diri. Mantan pejabat senior Bank of England itu dikabarkan menilai perjanjian tersebut terlalu lunak. UEFA saat itu berargumen, “Dalam kasus di mana klub berlebihan dalam belanja dan menyeimbangkan pembukuan hanya berkat suntikan dana, perjanjian penyelesaian selalu menjadi solusi yang dipilih. Dalam kasus seperti itu, fokusnya adalah membatasi pendapatan yang datang dari luar sepak bola.” Pernyataan ini menggambarkan logika di balik pendekatan yang ditempuh UEFA kala itu.

Infantino membantah melakukan pelanggaran. Ia menyatakan bahwa pekerjaannya “mencakup berdiskusi, berbicara, bertukar dokumen, draf, dan gagasan”. Ia juga menegaskan telah menjalankan tugasnya “dengan cara yang jujur, secara profesional, dan berusaha membela kepentingan sepak bola”. PSG sendiri menegaskan bahwa mereka “selalu bertindak sepenuhnya sesuai hukum dan regulasi yang ditetapkan lembaga olahraga”, sementara City juga konsisten menyatakan tidak bersalah.

Sanksi FFP Manchester City dan PSG: Dua Kubu yang Kini Berbeda

Saat ini kedua klub berada di sisi yang berseberangan. Al-Khelaifi akan datang ke Manchester sebagai wajah kemapanan, dengan EFC menjadi pemegang saham bersama UEFA di perusahaan komersial yang mengelola Liga Champions. City tetap dipandang sebagai pihak pemberontak yang terus melawan arus. Perbedaan posisi ini bukan hasil semalam, melainkan buah dari pilihan strategi masing-masing klub.

Banyak pendukung City akan terus menunjukkan sikap tidak suka kepada UEFA dengan mencibir lagu kebangsaan Liga Champions. Namun sebagian mungkin diam-diam bertanya-tanya apakah kepemimpinan Abu Dhabi seharusnya menempuh jalur yang lebih diplomatis seperti yang dilakukan PSG. Pertanyaan itu masuk akal mengingat dua pendekatan yang berbeda kini memperlihatkan hasil yang jauh berbeda pula.

Laga Rabu di Etihad menjadi cermin bagaimana dua klub dengan titik awal serupa bisa berakhir di posisi yang berlawanan. PSG memilih bernegosiasi dan kini duduk di kursi kemapanan, sementara City masih bergulat dengan banding atas putusan Liga Primer. Perbedaan itu terasa makin tajam karena keduanya bertemu langsung di lapangan.

Yang tersisa dari kisah ini adalah pertanyaan soal konsistensi penegakan aturan keuangan. Kesepakatan 2014 yang terasa ringan, perkara yang naik turun di pengadilan, serta perbedaan sikap kedua klub menjadi bagian dari sejarah panjang sanksi FFP di sepak bola Eropa. Babak berikutnya akan sangat ditentukan oleh hasil banding City dan arah kebijakan otoritas sepak bola.